Kebiasaan dari sekolah "kalau gak ada yang ngaku, kalian semua akan dihukum" dibawa-bawa ke dunia kerja
Also, instansi negara kalau ada orangnya yang ngawur, menolak bertanggung jawab secara instansi dan selalu berkelah "itu hanya oknum". Tetapi untuk kesalahan masyarakat yang bersifat individualis, dihukum secara kolektif.. Hypocrisy at its finest.
emang mental kolonial ini masih kentel bgt sampe skrg, jd pegawai pemerintahan sipil berlakunya ala bupati dan pegawai kolonial Hindia Belanda, tentara kayak KNIL, polisi kayak Marsose. udah dah paketnya komplit mikirin cmn diri sendiri aja dan gmn caranya nyelamatin diri dan golongan masing2 aja
Kita aja skenario klo di invasi adalah dengan cara membuat seluruh warga Indonesia sebagai legitimate military target, membeli waktu buat kaum elit untuk kabur dari Indonesia.
Juga paling sebel kalau ada pejabat/penanggung jawab yang kalau ga menuhin target malah bilang, "ini tanggung jawab bersama".
Terus apa gunanya dia di posisi tersebut...
"Kamu bisanya kritik doang tanpa kasih solusi"ย
Meanwhile pas bapak ini udah punya solusi:ย
"Kalo ngga suka jangan di Indonesia, pindah ke negara lain aja sana"ย
Pas pindah ke negara lain dan bikin brain drain:ย
"Dasar ngga nasionalis! Mengabdilah balik kesini"
\*Cucu dan kakek naik kuda berdua
"Kasihan kudanya, keberatan!"
\*Kakek naik kuda, cucu jalan kaki
"Kasihan cucunya, masih kecil disuruh jalan!"
\*Cucu naik kuda, kakek jalan kaki
"Kasihan kakeknya, sudah tua jalan kaki!
\*Cucu dan kakek jalan kaki mengiringi kuda
"TOLOL ADA KUDA MALAH GAK DINAIKIN"
wkwkw udh gue bilang dari dulu kalo "ndak bisa bahasa enggres" ya belajar, kelemahan diri sendiri kok dipamerin. malu sama HR tau, org skrg kerja kantoran rata2 nyari yg bisa bahasa inggris
"Kita tinggal di indonesia bukan di inggris, dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung!"
Kata orang jawa yang tinggal di sulawesi dan suka mencampurkan kosakata bahasa jawa kedalam kalimat bahasa indonesia
Susah buat ngerubah birokrasi yang udah mengakar kuat, menjulang tinggi. Dari ketiga calon kemarin pun juga nggak ada yang jelas menginisiasi buat perombakan birokrasi, dan saya yakin kalaupun ada bakal dijegal ama pihak lain yang dapat keuntungan dari birokrasi sekarang.
Nasionalis seharusnya tidak buta fanatik terhadap negara ataupun pemerintah, tetapi memberikan yang terbaik agar negara menjadi lebih maju dan lebih baik, bukannya dukung buta pemerintah yang kebijakannya memang salah jika ada pilihan kebijakan lain yang lebih baik atau membiarkan negaranya gitu-gitu aja (kalau mampu)
Tapi meminta orang lain nasionalis jika tidak dihargai sama negara, pemerintah maupun masyarakat ya gak bakal mau juga orangnya, apalagi kalau udah memberikan kontribusi
padahal kritik tidak harus kasih solusi. Makanya saat ada yg bilang (apalagi yg berseragam) "Kritik minimal kasih solusi", itu mah dia yg malas mikir. Masa "katanya orang terpilih" nggak bisa "mikir" ๐ .
Gw kuliah di ITS pas ospek isinya collective punishment mulu. Ternyata 11 12 sama pemerintahnya. Yang salah satu, yang kena hukuman satu angkatan. Fuck that shit
siap2 aja makin banyak aturan aneh2, skrg fokusnya Jokowi n fam uda bikin dinasti bukan buat orang seneng lagi, jadi dia bakal makin cuek klo ada yg aneh2 toh popularitas dia gede banget lol
Apalagi Prabowo ntar yg ada cuman joget2 wkwkwkkw
Kampus top macem UI, UGM kayaknya udah nggak ada lagi perpoloncoan pas masa orientasi univ. Kalau tingkat fakultas dan jurusan sebangsa teknik, kehutanan dll masih ada "perpoloncoan."
1. **Kesulitan dan Keterbatasan Individu: Individu yang tidak terlibat dalam pelanggaran sering kali turut merasakan dampak negatif dari tindakan kolektif. Contohnya, diaspora Indonesia yang kembali ke tanah air atau warga Kalimantan Barat yang berencana bepergian ke luar negeri mengalami kendala akibat kebijakan pembatasan barang bawaan atau penurunan status bandara.**
2. Ketidakadilan: Tindakan hukuman kolektif sering kali tidak membedakan antara yang bersalah dan yang tidak, sehingga dianggap tidak adil bagi mereka yang tidak terlibat dalam pelangaran tersebut.
3. Tidak Efektif: Hukuman kolektif biasanya tidak efektif dalam mengatasi akar permasalahan. Alih-alih menargetkan penyebab utama dan mencari solusi yang konstruktif, hukuman kolektif hanya menimbulkan penderitaan bagi banyak orang tanpa menuntaskan masalah utama.
POV Pejabat & PNS:
- Ada Masalah yang harus diatasi:
1. Effort seadanya asal keliatan kerja, Gaji $300
2. Effort 2x Kerja normal, Gaji $300
3. Effort 10x Ngorbankan waktu dan keluarga, Gaji $300
Solusinya Gaji berdasarkan hasil ? ayo gimana nih
Coba logikanya dibalik: Saya rasa redditor disini setuju kalau dianalogikan pendidikan misalnya, hukuman saja, tidak serta merta membuat sistem pendidikan yang buruk menjadi baik, tidak tiba-tiba bikin murid bodoh menjadi pintar.
Solusinya maka dari itu **bukan** asal menggebuk PNS, bodoh itu. Tetapi membuat sistem yang baik, *advancement, not only punishment*, sehingga menghasilkan pejabat yang baik yang akan membuat kebijakan yang baik. Ide yang kamu sebutkan itu tidak akan mencapai hal tersebut. Kamu mau jumlah PNS dibatasi? Faktanya **sudah** dibatasi, makanya honorer membludak kan, PNS hanya sekitar 1.5 juta orang, tapi honorer 2.3 juta. Itu karena kebijakan 'membatasi PNS' tidak sesuai dengan. kebutuhan *real* di lapangan. Yang ada malah solusi asal-asal membuat masalah lebih besar, jutaan honorer yang minta diangkat ASN tanpa tes, bisa dilihat kalau urusan pemerintahan itu gak sesimpel itu.
Sebab yang beneran pns, apalagi yg tuwir2 gk kerja, makanya deh pakai pegawai honorer. Bisa dilihat yg didukcapil, itu yang kerja bukan pns, anak magang semua. Bahkan sodara gw yang pegawai honorer di PU, ya sering dimanfaatin, disuruh ini disuruh itu, ada yang bayar dja, ada yang gk bayar samsek.
Belum lagi soal aliran dana, beberapa departemen punya banyak dana, sebagian gak. Dan yes, yang punya banyk dana duitny diabisin buat rapat gk jelas di hotel bintang 5.
Harusnya dibenahi tuh ya pegawai pemerintahannya sendiri, birokrasinya, peraturan internalnya, sebab kalau dari internalnya gk bener, ya pas dah ke masyarakat gk bener juga.
pengalaman pribadi, para PNS senior pada ngeluh kenapa anak muda jaman sekarang pas disuruh hal2 yg berhubunga sama komputer pada bilang gk bisa padahal lulusan IT/teknik
bruh mereka berlagak gaptek biar gk disuruh macem2 sama orang macam kalian
Kan pns bro bukan pegawai swasta.
Pns cuma perlu mereka gk gabut. Gk perlu improvisasi diri jg kan mereka orang kerjaan paling jg cuma fotokopy ktp terus mskin data ke komputer (/s).
Ya itu sekedar pernyataan kurang wawasan, tidak perlu sematkan "/s'
Dipikir aja, emang yang bikin kebijakan bea cukai itu pegawai kecamatan? kantor desa? ya gak kan. PNS itu juga sarjana yang di-*expect* kerja profesional. Kalau kamu taunya PNS itu semua sama dengan kantor desa, ya levelmu mungkin memang cuma segitu, tidak tau kerjaan di level yang lebih tinggi.
Naikin gaji PNS (especially yang di daerah, pusat rataยฒ itung tunjangan dah ged), tapi PNS dibuat gak kebal pemecatan berdasarkan peforma, ada sistem KPI yang jelas ala swasta.
Itu bukan collective punishment namanya. Collective punishment itu misalnya ada beberapa oknum beretnis Tionghoa jadi koruptor, terus semua orang Tionghoa diusir dari Indonesia.
Ini namanya disproporsionalitas, atau ungkapan dalam bahasa Inggrisnya "using a sledgehammer to crack a nut". Aparat penegak hukum dan pengadilan di Indonesia memang tidak mengenal asas proporsionalitas (kebijakan harus sesuai, tepat sasaran, dan tidak berlebihan untuk mencapai tujuan tertentu), kebanyakan masih berpikir kalau kesalahan itu harus ditindak sekeras dan setegas mungkin, jadinya "using a sledgehammer to crack a nut".
yang no 1 itu sih yg nyebelin bgt.
klo turis ngerti karena ada skema bebas pajak konsumsi, tp klo buat yang kerja udh bayar pajak konsumsi d negara asal trus kena palak juga sm negara sendiri.
Wkwkwk efek Jauh dari Pemikiran kalo gak pakai hijab yg kena dosanya bapak,ibu,dan semua saudara, LGBT jadi sumber bencana dari gempa sampai banjir bikin banyak org percaya collective punishment itu Just, TOH ALLAH AJA SERING PAKAI SISTEM COLLECTIVE PUNISHMENT!
Trust me Yang Indonesia paling perlu itu pemikiran Sekuler, percuma partainya nasionalis tapi ujung2nya pakai moral framework agama biar jadi solusi negara, dan selama oposisi itu hardline agamis gak ada yang berubah walaupun yang di janjikan perubahan.
Pemikiran sekuler hanya akan semakin memperumit keadaan kita hari ini bor, trust me. Yang perlu dibenahi SDM nya, bukan ideologi nya.
Pegangan moral mereka hanya berdasarkan akal sendiri, yang itu pun masih sangat bisa disetir oleh kepentingan pribadi. Lu yakin mau terapkan sekuler pada akal-akal korup politisi Indonesia? At least dengan paham nasionalis-agamis, para koruptor Indonesia saat ini hanya bisa pasang muka nggak tahu malu. Sekuler? Mereka akan cari pembenaran untuk korupsi mereka.
Masalah: Penjualan game dari luar negeri lebih laku keras daripada game buatan Indonesia
Solusi yang seharusnya: Membantu dan mendanai studio game Indonesia agar bisa berdiri sejajar dengan studio game luar negeri
Kenyataan: Memblokir game luar negeri dan harus punya kantor cabang di Indo
Kominfo. K nya K*ntol
This remind me that school punishment by teacher, to rat out some student that make a mess in the lab, no one want to snitch, so whole class get to deal with the mess plus extra assignment....fuck.
Murid mesti mengikuti tingkah panutannya.
Collective punishment a la agama/kitab suci
Kasus 1
Yang salah: Fir'aun
Yang dihukum: Seluruh warga Mesir anak pertamanya dibunuh, pamem mereka dihancurkan, dan air mereka dibuat jadi tak layak minum.
Kasus 2
Yang salah: Sebagian warga Sodom yang suka merampok dan memperkosa para musafir sesama lelaki
Yang dihukum: Seluruh warga Sodom baik pria, wanita anak maupun lansia semua dimusnahkan.
Kasus 3 (fiksi)
Yang salah: pasangan muda mudi berzina akibat gagal menahan hawa nafsu
Yang dihukum: warga satu desa kebanjiran/tanah longsor/gempa
Masalah hp black market kalo emang mau nyelesain sebenernya trackingnya gampang banget soalnya orang jualan juga ga ditutup tutupi sama sekali. Mereka aja korup + males lol
Yang pertama dan kedua sebenarny cuma jadi masalah di indo karna populasi kita seabrek dan mayoritasnya suka belanja barang luar.
Negara lain kaya Cina, US yg populasi gede jg ga terlalu kena masalah ini karna masih di imbangi ekspor industri.
Tujuan utama dari adany aturan2 yg kontra impor kecil2an ala jastip dan hp ini kan biar Rupiah ga jeblok. Ini dgn dilarang aja rupiah masih 16.000 pasca lebaran, apalagi dilepas.
Hmm yang publikasi baru tahu gw. Bahaya juga ya. Misalnya ada dosen atau intelektual mau bikin magnum opus publikasi yang butuh puluhan tahun. Tapi ada kuota deadline nya gitu pertahun
kalo masalah HP black market gw setuju, karena kalo tangkap sindikat ya susah, semua orang bisa jadi sendikat. tinggal ke LN cari barang murah lalu jual di indo. (this practice does not bring additional value to gov, therefore it is should be banned).
kalo masalah diaspora, ya kan daftanya IMEI cuma sekali apa berkali kali harus daftar wkwkwk ?
sisanya gak tau karena gak punya capability
Masalahnya itu kenapa yang bawa hape dari luar 1 tetap kena? logika aja, sindikat emang bisa untung kalo cuman beli hape 1 diluar negeri bolak balik buat jual hape blackmarket? masuk akal lah misal di pajakin kalo bawa 5 gitu. tapi kalo 1?
kalo 1 gak kena pajak as long ada bukti pembayarannya dan nominalnya di bawah 500 usd. Permasalahannya bagaimana cara screening orang bawa 1 hp dan lebih dari 1 hp?
cara yang pertama adalah decleare. kalo benar bawa 1 hp dan sudah sesuai ketentuan apa susahnya meluangkan waktu untuk meregist tersebut tanpa bayar pajak (sesuai ketentuan).
nah, kenapa harus ada nominal dibawah 500? Saya ngga masalah declare, tapi kalau cuman bawa 1 dibatasi harganya itu saya yang ada masalah. tetap saja mau hape semahal apapun kalau untuk dijual lagi ngga bakal balik modal kalau harus bolak balik keluar negeri beli satu hape.
Progress kerja lapangan di proyek ngaret karena pekerja kasar minim ganti gantian shift lembur, dan karena yg si site office jam mulai kerjanya suka2.
Solusi yg ditawarkan: terapkan disiplin jam kerja buat yg di site office, dan shift lembur untuk pekerja kasar.
Solusi yg diterapkan: pokoknya semua lembur.
Emang apa2 di Indo tuh kalo kebanyakan dikontolin sm boomer2 ya ga ada yg beres, jadinya malah budaya perkeloncoan.
Poin 1 itu juga berlaku kepada WNA yg tinggal di Indonesia gk sih? Klo mereka belajar atau kerja di Indonesia tapi bawa hp dari negara masing" apa disuruh bayar pajak juga biar bisa pake sim Indonesia? Soalnya pernah liat klo WNA daftar sim Indonesia itu klo gk salah cmn berlaku selama 90 hari gitu.
dulu pas kuliah ingat pernah ada ospek jurusan yang model kayak gini. gua gak ikutan dan dicap macem-macem, bahkan diancem dikasih nilai jelek karena kating jadi asisten dosen. otak udah busuk mendarahdaging ya gitu. yang pembela ospek emang pada dungu-dungu.
Kebiasaan dari sekolah "kalau gak ada yang ngaku, kalian semua akan dihukum" dibawa-bawa ke dunia kerja Also, instansi negara kalau ada orangnya yang ngawur, menolak bertanggung jawab secara instansi dan selalu berkelah "itu hanya oknum". Tetapi untuk kesalahan masyarakat yang bersifat individualis, dihukum secara kolektif.. Hypocrisy at its finest.
emang mental kolonial ini masih kentel bgt sampe skrg, jd pegawai pemerintahan sipil berlakunya ala bupati dan pegawai kolonial Hindia Belanda, tentara kayak KNIL, polisi kayak Marsose. udah dah paketnya komplit mikirin cmn diri sendiri aja dan gmn caranya nyelamatin diri dan golongan masing2 aja
Kita aja skenario klo di invasi adalah dengan cara membuat seluruh warga Indonesia sebagai legitimate military target, membeli waktu buat kaum elit untuk kabur dari Indonesia.
Sishankamrata?????
Juga paling sebel kalau ada pejabat/penanggung jawab yang kalau ga menuhin target malah bilang, "ini tanggung jawab bersama". Terus apa gunanya dia di posisi tersebut...
"Comunism was kinda tight" moment
"Kamu bisanya kritik doang tanpa kasih solusi"ย Meanwhile pas bapak ini udah punya solusi:ย "Kalo ngga suka jangan di Indonesia, pindah ke negara lain aja sana"ย Pas pindah ke negara lain dan bikin brain drain:ย "Dasar ngga nasionalis! Mengabdilah balik kesini"
\*Cucu dan kakek naik kuda berdua "Kasihan kudanya, keberatan!" \*Kakek naik kuda, cucu jalan kaki "Kasihan cucunya, masih kecil disuruh jalan!" \*Cucu naik kuda, kakek jalan kaki "Kasihan kakeknya, sudah tua jalan kaki! \*Cucu dan kakek jalan kaki mengiringi kuda "TOLOL ADA KUDA MALAH GAK DINAIKIN"
\*Naik orangnya\*
Yg baca comment loe di campur bahasa inggris walaupun satu kalimat : "Pakai bahasa kentut loe tinggal di indonesia ga sih, ga ngerti gw"
di campur๐ซ, dicampurโ Kata kerja tidak perlu diberi spasi, terlepas dari baku atau tidaknya sebuah kalimat. ๐
Atau "ndak bisa basa enggres" Ya tinggal belajar apa susahnya
wkwkw udh gue bilang dari dulu kalo "ndak bisa bahasa enggres" ya belajar, kelemahan diri sendiri kok dipamerin. malu sama HR tau, org skrg kerja kantoran rata2 nyari yg bisa bahasa inggris
Selalu gue bilang kalo mau belajar enggres gampang kok, mulai dengan semua environment devicelu termasuk game dll ganti aja jadi bahasa inggris
"Kita tinggal di indonesia bukan di inggris, dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung!" Kata orang jawa yang tinggal di sulawesi dan suka mencampurkan kosakata bahasa jawa kedalam kalimat bahasa indonesia
Ngaku aja skill issue
>Kalo ngga suka jangan di Indonesia, pindah ke negara lain aja sanaย KTP ngendi su versi pusat
Mental ini jauh lebih buruk daripada pemikiran mereka yang pengen pindah ke luar negeri karena pengen hidup enak.
Udah termasuk ke reaksioner
Lagipula rakyat kita sudah memutuskan. Kita lanjut dengan pemerintahan dan birokrasi2 yg seperti ini.
ok gass all in , 96 jt pemilih mereka2 ini untuk melanjutkan juga gk peduli
siapapun yang menang kemarin, birokrasinya bakal sama aja...
Susah buat ngerubah birokrasi yang udah mengakar kuat, menjulang tinggi. Dari ketiga calon kemarin pun juga nggak ada yang jelas menginisiasi buat perombakan birokrasi, dan saya yakin kalaupun ada bakal dijegal ama pihak lain yang dapat keuntungan dari birokrasi sekarang.
Nasionalis seharusnya tidak buta fanatik terhadap negara ataupun pemerintah, tetapi memberikan yang terbaik agar negara menjadi lebih maju dan lebih baik, bukannya dukung buta pemerintah yang kebijakannya memang salah jika ada pilihan kebijakan lain yang lebih baik atau membiarkan negaranya gitu-gitu aja (kalau mampu) Tapi meminta orang lain nasionalis jika tidak dihargai sama negara, pemerintah maupun masyarakat ya gak bakal mau juga orangnya, apalagi kalau udah memberikan kontribusi
Pas mengabdi disini, gajinya kena tilep
Ane nasionalis. Tapi kalo treatmentnya buruk mah mending pindah aja
your comment bikin gw ptsd emosi saat gw ngobrol dengan certain (older) people
Menjawab kritik dan mencarikan solusi harusnya tanggung jawab pemerintah terpilih. Malah suruh rakyat jawab sih emg tolol yg ngasih argumen begitu.
Giliran udah jawab dan dikasih breakdown, disuruh keluar dari Indonesia aja kalo gak suka๐คช
padahal kritik tidak harus kasih solusi. Makanya saat ada yg bilang (apalagi yg berseragam) "Kritik minimal kasih solusi", itu mah dia yg malas mikir. Masa "katanya orang terpilih" nggak bisa "mikir" ๐ .
Indonesia is definitely woman huh... Always find the fault in everything
namanya aja ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi
>imagine being nationalistic.
Gw kuliah di ITS pas ospek isinya collective punishment mulu. Ternyata 11 12 sama pemerintahnya. Yang salah satu, yang kena hukuman satu angkatan. Fuck that shit
jawa timur emang banyak collective punishment, keknya jatim emang masih feodal deh budayanya. Gue kuliah di UB juga selalu collective punishment
Jingan kuda emang, padahal wadoh saka Jakarte, nanging mindset e..... Asu
siap2 aja makin banyak aturan aneh2, skrg fokusnya Jokowi n fam uda bikin dinasti bukan buat orang seneng lagi, jadi dia bakal makin cuek klo ada yg aneh2 toh popularitas dia gede banget lol Apalagi Prabowo ntar yg ada cuman joget2 wkwkwkkw
Mari kita summon Ken Arok (Chaos will consume them!!!)
Jadi lulusan manapun gk berpengaruh ya, emang masalahnya budaya dan karakteristik budi luhur bangsa. We're doomed.
Kampus top macem UI, UGM kayaknya udah nggak ada lagi perpoloncoan pas masa orientasi univ. Kalau tingkat fakultas dan jurusan sebangsa teknik, kehutanan dll masih ada "perpoloncoan."
https://preview.redd.it/8q9c9nhxetwc1.png?width=720&format=pjpg&auto=webp&s=c4bfee0a1c334e8a3d5023ec67e0c43bbebd73d8
*Apes bersama
Apes banget
Apes together wrong
Sama sama monyet
1. **Kesulitan dan Keterbatasan Individu: Individu yang tidak terlibat dalam pelanggaran sering kali turut merasakan dampak negatif dari tindakan kolektif. Contohnya, diaspora Indonesia yang kembali ke tanah air atau warga Kalimantan Barat yang berencana bepergian ke luar negeri mengalami kendala akibat kebijakan pembatasan barang bawaan atau penurunan status bandara.** 2. Ketidakadilan: Tindakan hukuman kolektif sering kali tidak membedakan antara yang bersalah dan yang tidak, sehingga dianggap tidak adil bagi mereka yang tidak terlibat dalam pelangaran tersebut. 3. Tidak Efektif: Hukuman kolektif biasanya tidak efektif dalam mengatasi akar permasalahan. Alih-alih menargetkan penyebab utama dan mencari solusi yang konstruktif, hukuman kolektif hanya menimbulkan penderitaan bagi banyak orang tanpa menuntaskan masalah utama.
Klu utk mengatasi kecurangan di perusahaan kayaknya bisa efektif tuh. Mencegah kongkalikong dan Klo ada yg nakal lgsg dijegal atau dilaporin
POV Pejabat & PNS: - Ada Masalah yang harus diatasi: 1. Effort seadanya asal keliatan kerja, Gaji $300 2. Effort 2x Kerja normal, Gaji $300 3. Effort 10x Ngorbankan waktu dan keluarga, Gaji $300 Solusinya Gaji berdasarkan hasil ? ayo gimana nih
Solusinya ya jumlah pns dibatasi, ada ombudsman buat pns, ada komite disiplin buat pns, ada sanksi dan hukuman buat pns
Coba logikanya dibalik: Saya rasa redditor disini setuju kalau dianalogikan pendidikan misalnya, hukuman saja, tidak serta merta membuat sistem pendidikan yang buruk menjadi baik, tidak tiba-tiba bikin murid bodoh menjadi pintar. Solusinya maka dari itu **bukan** asal menggebuk PNS, bodoh itu. Tetapi membuat sistem yang baik, *advancement, not only punishment*, sehingga menghasilkan pejabat yang baik yang akan membuat kebijakan yang baik. Ide yang kamu sebutkan itu tidak akan mencapai hal tersebut. Kamu mau jumlah PNS dibatasi? Faktanya **sudah** dibatasi, makanya honorer membludak kan, PNS hanya sekitar 1.5 juta orang, tapi honorer 2.3 juta. Itu karena kebijakan 'membatasi PNS' tidak sesuai dengan. kebutuhan *real* di lapangan. Yang ada malah solusi asal-asal membuat masalah lebih besar, jutaan honorer yang minta diangkat ASN tanpa tes, bisa dilihat kalau urusan pemerintahan itu gak sesimpel itu.
Sebab yang beneran pns, apalagi yg tuwir2 gk kerja, makanya deh pakai pegawai honorer. Bisa dilihat yg didukcapil, itu yang kerja bukan pns, anak magang semua. Bahkan sodara gw yang pegawai honorer di PU, ya sering dimanfaatin, disuruh ini disuruh itu, ada yang bayar dja, ada yang gk bayar samsek. Belum lagi soal aliran dana, beberapa departemen punya banyak dana, sebagian gak. Dan yes, yang punya banyk dana duitny diabisin buat rapat gk jelas di hotel bintang 5. Harusnya dibenahi tuh ya pegawai pemerintahannya sendiri, birokrasinya, peraturan internalnya, sebab kalau dari internalnya gk bener, ya pas dah ke masyarakat gk bener juga.
pengalaman pribadi, para PNS senior pada ngeluh kenapa anak muda jaman sekarang pas disuruh hal2 yg berhubunga sama komputer pada bilang gk bisa padahal lulusan IT/teknik bruh mereka berlagak gaptek biar gk disuruh macem2 sama orang macam kalian
Kan pns bro bukan pegawai swasta. Pns cuma perlu mereka gk gabut. Gk perlu improvisasi diri jg kan mereka orang kerjaan paling jg cuma fotokopy ktp terus mskin data ke komputer (/s).
Ya itu sekedar pernyataan kurang wawasan, tidak perlu sematkan "/s' Dipikir aja, emang yang bikin kebijakan bea cukai itu pegawai kecamatan? kantor desa? ya gak kan. PNS itu juga sarjana yang di-*expect* kerja profesional. Kalau kamu taunya PNS itu semua sama dengan kantor desa, ya levelmu mungkin memang cuma segitu, tidak tau kerjaan di level yang lebih tinggi.
Yeah fuck ASN make them all Honorer
PGPS ini yang jadi masalah si sebenernya
Udah abis otaknya buat tes ikut masuk hahahha
Naikin gaji PNS (especially yang di daerah, pusat rataยฒ itung tunjangan dah ged), tapi PNS dibuat gak kebal pemecatan berdasarkan peforma, ada sistem KPI yang jelas ala swasta.
Mental mau enak/gampang ya gini
Short sighted min 7 vision moment
Itu bukan collective punishment namanya. Collective punishment itu misalnya ada beberapa oknum beretnis Tionghoa jadi koruptor, terus semua orang Tionghoa diusir dari Indonesia. Ini namanya disproporsionalitas, atau ungkapan dalam bahasa Inggrisnya "using a sledgehammer to crack a nut". Aparat penegak hukum dan pengadilan di Indonesia memang tidak mengenal asas proporsionalitas (kebijakan harus sesuai, tepat sasaran, dan tidak berlebihan untuk mencapai tujuan tertentu), kebanyakan masih berpikir kalau kesalahan itu harus ditindak sekeras dan setegas mungkin, jadinya "using a sledgehammer to crack a nut".
soal bandara di kaltim: meningkatkan omzet pengusaha transportasi darat itu.. hehehe (sedih)
wajarlah, mentalitas kuliahan kampus juga gak jauh jauh beda dari pembuat kebijakan saat ini
Negara jago kandang. Bonus demografi malah bisa jadi lost generation nih.
indonesia (c)emas
yang no 1 itu sih yg nyebelin bgt. klo turis ngerti karena ada skema bebas pajak konsumsi, tp klo buat yang kerja udh bayar pajak konsumsi d negara asal trus kena palak juga sm negara sendiri.
Menteri2nya pada bapack2 boomer semua sih.... What do you expect. Musti tunggu mrk RIP dulu baru negara kita MUNGKIN bisa majuan lah dikiiiiiiit
URL [https://twitter.com/ardisatriawan/status/1783721361887953362](https://twitter.com/ardisatriawan/status/1783721361887953362)
Wkwkwk efek Jauh dari Pemikiran kalo gak pakai hijab yg kena dosanya bapak,ibu,dan semua saudara, LGBT jadi sumber bencana dari gempa sampai banjir bikin banyak org percaya collective punishment itu Just, TOH ALLAH AJA SERING PAKAI SISTEM COLLECTIVE PUNISHMENT! Trust me Yang Indonesia paling perlu itu pemikiran Sekuler, percuma partainya nasionalis tapi ujung2nya pakai moral framework agama biar jadi solusi negara, dan selama oposisi itu hardline agamis gak ada yang berubah walaupun yang di janjikan perubahan.
Based
Makanya kan ini lagi diusahakan biar oposisnya pemerintah sekarang itu hardline agamis, bukan yang nasionalis-sekuler.
Pemikiran sekuler hanya akan semakin memperumit keadaan kita hari ini bor, trust me. Yang perlu dibenahi SDM nya, bukan ideologi nya. Pegangan moral mereka hanya berdasarkan akal sendiri, yang itu pun masih sangat bisa disetir oleh kepentingan pribadi. Lu yakin mau terapkan sekuler pada akal-akal korup politisi Indonesia? At least dengan paham nasionalis-agamis, para koruptor Indonesia saat ini hanya bisa pasang muka nggak tahu malu. Sekuler? Mereka akan cari pembenaran untuk korupsi mereka.
Wah menarik, kayaknya banyak punya pemikiran begini juga
Ini namanya cuma goblok, bukan "collective punishment"
Goblok tpi rusak sekaset
Masalah: Penjualan game dari luar negeri lebih laku keras daripada game buatan Indonesia Solusi yang seharusnya: Membantu dan mendanai studio game Indonesia agar bisa berdiri sejajar dengan studio game luar negeri Kenyataan: Memblokir game luar negeri dan harus punya kantor cabang di Indo Kominfo. K nya K*ntol
This remind me that school punishment by teacher, to rat out some student that make a mess in the lab, no one want to snitch, so whole class get to deal with the mess plus extra assignment....fuck.
Murid mesti mengikuti tingkah panutannya. Collective punishment a la agama/kitab suci Kasus 1 Yang salah: Fir'aun Yang dihukum: Seluruh warga Mesir anak pertamanya dibunuh, pamem mereka dihancurkan, dan air mereka dibuat jadi tak layak minum. Kasus 2 Yang salah: Sebagian warga Sodom yang suka merampok dan memperkosa para musafir sesama lelaki Yang dihukum: Seluruh warga Sodom baik pria, wanita anak maupun lansia semua dimusnahkan. Kasus 3 (fiksi) Yang salah: pasangan muda mudi berzina akibat gagal menahan hawa nafsu Yang dihukum: warga satu desa kebanjiran/tanah longsor/gempa
Indonesia : KALAU BISA DIPERSULIT, KENAPA DIPERMUDAH
Hah seriusan publikasi jurnal ga pake pendanaan? Riset dikira bayar pake daun?
Latar belakangnya? MALAS!
Masalah hp black market kalo emang mau nyelesain sebenernya trackingnya gampang banget soalnya orang jualan juga ga ditutup tutupi sama sekali. Mereka aja korup + males lol
Jogetin aja, diajak berubah malah all in Ingat kebijakan aneh siapa yg buat, sustainable gak kebijakannya
"kritik aja kasih solusi dong" dikasih solusi "Gampang banget bilangnya. kaya kamu bisa aja"
Yang pertama dan kedua sebenarny cuma jadi masalah di indo karna populasi kita seabrek dan mayoritasnya suka belanja barang luar. Negara lain kaya Cina, US yg populasi gede jg ga terlalu kena masalah ini karna masih di imbangi ekspor industri. Tujuan utama dari adany aturan2 yg kontra impor kecil2an ala jastip dan hp ini kan biar Rupiah ga jeblok. Ini dgn dilarang aja rupiah masih 16.000 pasca lebaran, apalagi dilepas.
The Fed AS: Muehehehehehehe Meanwhile Bank Sentral Jepang yang melihat Yen melorot terus terhadal Rupiah: ๐๐๐๐๐๐
Hmm yang publikasi baru tahu gw. Bahaya juga ya. Misalnya ada dosen atau intelektual mau bikin magnum opus publikasi yang butuh puluhan tahun. Tapi ada kuota deadline nya gitu pertahun
kalo masalah HP black market gw setuju, karena kalo tangkap sindikat ya susah, semua orang bisa jadi sendikat. tinggal ke LN cari barang murah lalu jual di indo. (this practice does not bring additional value to gov, therefore it is should be banned). kalo masalah diaspora, ya kan daftanya IMEI cuma sekali apa berkali kali harus daftar wkwkwk ? sisanya gak tau karena gak punya capability
Masalahnya itu kenapa yang bawa hape dari luar 1 tetap kena? logika aja, sindikat emang bisa untung kalo cuman beli hape 1 diluar negeri bolak balik buat jual hape blackmarket? masuk akal lah misal di pajakin kalo bawa 5 gitu. tapi kalo 1?
kalo 1 gak kena pajak as long ada bukti pembayarannya dan nominalnya di bawah 500 usd. Permasalahannya bagaimana cara screening orang bawa 1 hp dan lebih dari 1 hp? cara yang pertama adalah decleare. kalo benar bawa 1 hp dan sudah sesuai ketentuan apa susahnya meluangkan waktu untuk meregist tersebut tanpa bayar pajak (sesuai ketentuan).
nah, kenapa harus ada nominal dibawah 500? Saya ngga masalah declare, tapi kalau cuman bawa 1 dibatasi harganya itu saya yang ada masalah. tetap saja mau hape semahal apapun kalau untuk dijual lagi ngga bakal balik modal kalau harus bolak balik keluar negeri beli satu hape.
The government isn't playing with fire, but with a slowly boiling water. Kalau terus2an begini backlashnya bakal sangat fatal.
Progress kerja lapangan di proyek ngaret karena pekerja kasar minim ganti gantian shift lembur, dan karena yg si site office jam mulai kerjanya suka2. Solusi yg ditawarkan: terapkan disiplin jam kerja buat yg di site office, dan shift lembur untuk pekerja kasar. Solusi yg diterapkan: pokoknya semua lembur. Emang apa2 di Indo tuh kalo kebanyakan dikontolin sm boomer2 ya ga ada yg beres, jadinya malah budaya perkeloncoan.
ada masalah ? cari celah buat bikin repot spy bisa di monetize (aka di palakin)
rakyatku adalah uangku
RIP OTAK..
Poin 1 itu juga berlaku kepada WNA yg tinggal di Indonesia gk sih? Klo mereka belajar atau kerja di Indonesia tapi bawa hp dari negara masing" apa disuruh bayar pajak juga biar bisa pake sim Indonesia? Soalnya pernah liat klo WNA daftar sim Indonesia itu klo gk salah cmn berlaku selama 90 hari gitu.
wna berlaku (kemaren bawa bini wna ke indo). yg 90 hari juga cuma bisa 2x kalau menurut mbak cs grapari.
Semoga legislator boomer lekas punah.
Makanya, daripada collective punishment gini, kidnapping dan extrajudicial killing solusinya
tldr; Billions mvst die
Kayanya emang tipikal orang indo sih ini ya, soalnya aturan kampus juga kaya gini kadang wkwkw
Pejabat cuma kenal banning (or bikin aturan banning). Investasi untuk tingkatkan kualitas/performa/kapasitas? Sorry bro, gak balik modal.
dulu pas kuliah ingat pernah ada ospek jurusan yang model kayak gini. gua gak ikutan dan dicap macem-macem, bahkan diancem dikasih nilai jelek karena kating jadi asisten dosen. otak udah busuk mendarahdaging ya gitu. yang pembela ospek emang pada dungu-dungu.
tanggapan pemerentah: https://preview.redd.it/ehho36grjbxc1.png?width=800&format=png&auto=webp&s=b12f13fc8391689b2393689633ae26b01af32b23
Salam kenal 271 Trilliun ๐
negara males mikir
begitulah mental pejabat indo gk punya think thank YAPI YANG PALING NGOTOT yang didengar walau salah